Cetak biru kabel bawah laut Asia Tenggara telah muncul, tetapi tata kelola adalah 'kabel' pertama yang perlu dibentangkan.

Dari Mitos Teknologi ke Realitas Tata Kelola: Ujian Sejati Kabel Bawah Laut ASEAN

Asia Tenggara memiliki salah satu sumber daya energi terbarukan terkaya di dunia – tenaga air di Subkawasan Sungai Mekong, tenaga surya yang berkembang pesat, serta potensi tenaga angin lepas pantai yang sangat besar. Namun, sumber daya ini tersebar sangat tidak merata, dan kabel listrik bawah laut dipandang sebagai alat penting untuk menyalurkan listrik bersih dari daerah kaya sumber daya ke pusat permintaan. Menurut Studi Master Plan Konektivitas ASEAN III (AIMS III), pada tahun 2040 ASEAN perlu melipatgandakan kapasitas interkoneksi yang ada sebesar 7,7 GW dan menambah 18 jalur interkoneksi baru. Namun, analisis terbaru yang dirilis oleh Ember menunjukkan bahwa penghalang sebenarnya untuk mewujudkan cetak biru ini bukan lagi teknologi, melainkan tata kelola.

Perencanaan, Biaya, dan Koordinasi Kelautan: Tiga Kesenjangan Tata Kelola

Pengalaman Eropa menunjukkan bahwa nilai komersial kabel interkoneksi bawah laut cukup signifikan. Misalnya, jalur interkoneksi antara Inggris dan negara tetangga di Eropa menghasilkan nilai perdagangan sekitar 375 juta euro per tahun, dan dapat mencapai 500 juta euro setelah memperhitungkan perdagangan berjangka, nilai kapasitas, dan layanan tambahan. Namun, kondisi geografis Asia Tenggara – Indonesia dan Filipina adalah negara kepulauan, transmisi bawah laut telah digunakan untuk integrasi sistem domestik – berarti interkoneksi lintas laut secara alami memerlukan koordinasi yang lebih kompleks.

Laporan Ember mengidentifikasi tiga kesenjangan tata kelola yang saling terkait:

• Mekanisme perencanaan regional yang lemah: Studi Master Plan Konektivitas ASEAN memberikan dasar yang baik untuk mengidentifikasi proyek, seiring dengan meningkatnya skala proyek dan saling ketergantungan, diperlukan mekanisme prioritas proyek dan penjadwalan investasi yang lebih kuat untuk memastikan investasi memaksimalkan manfaat sistem regional.
• Kurangnya kerangka bersama untuk alokasi biaya: Tanpa kerangka analisis biaya-manfaat yang seragam, negosiasi proyek multilateral (seperti Proyek Integrasi Ketenagalistrikan Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina) dapat berlangsung berlarut-larut, meningkatkan biaya transaksi dan memperpanjang siklus pengembangan.
• Tata kelola kelautan melibatkan koordinasi lintas sektor: Kabel bawah laut melintasi laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan tumpang tindih dengan pelayaran, perikanan, infrastruktur telekomunikasi, sehingga memerlukan koordinasi antara lembaga energi dengan sektor kelautan, lingkungan, dan lainnya. Hal ini memperluas cakupan pemangku kepentingan secara signifikan.

Pelajaran dari Eropa: Evolusi Kelembagaan Memerlukan Lembaga yang Berkelanjutan

Eropa memiliki sekitar 25 kabel interkoneksi listrik bawah laut yang beroperasi, dengan total kapasitas sekitar 22.290 MW (per tahun 2025). Namun, kerangka tata kelolanya tidak terbentuk dalam semalam, melainkan melalui pembelajaran bertahap dan penyesuaian kebijakan selama puluhan tahun, dan masih belum sempurna hingga saat ini. Pelajaran kuncinya adalah, seiring meningkatnya kompleksitas, lembaga yang berkelanjutan dan adaptif harus dibentuk.

Bagi ASEAN, fondasi yang ada tidaklah lemah. Nota Kesepahaman Jaringan Listrik ASEAN yang Disempurnakan yang ditandatangani pada tahun 2025 mencerminkan komitmen politik baru. Pusat Energi ASEAN (ACE), Kepala Utilitas/Lembaga Kelistrikan ASEAN (HAPUA), dan Komite Penasihat Jaringan Listrik ASEAN (APGCC) menyediakan jangkar kelembagaan yang kredibel. Peluangnya terletak pada penerjemahan fondasi ini menjadi mekanisme yang lebih operasional dan berkelanjutan.

Tindakan Prioritas: Membuat Fungsi Perencanaan Menjadi NyataLaporan merekomendasikan bahwa prioritas paling mendesak dalam waktu dekat adalah memfungsikan "Perencanaan Pembangkit dan Transmisi Jaringan Listrik ASEAN" secara nyata. Di atas dasar ini, bangun metodologi biaya-manfaat yang terstruktur, dan bentuk kelompok kerja khusus untuk kabel bawah laut. Hal ini memerlukan transformasi komitmen politik menjadi mekanisme koordinasi harian, bukan hanya terbatas pada pertemuan tahunan.

Wakil Menteri Energi Filipina, Felix William "Wimpy" B. Fuentebella, menekankan hal ini: "Pelajaran penting dari pengalaman Eropa adalah: keberhasilan kabel bawah laut tidak hanya bergantung pada kelayakan teknis, tetapi juga pada koordinasi efektif dalam perencanaan, regulasi, pendanaan, dan tata kelola kelautan."

Langkah Selanjutnya Integrasi Ekonomi Regional

Kabel bawah laut bukan hanya infrastruktur energi, tetapi juga cerminan dari pembangunan Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). Kabel-kabel tersebut memperkuat keamanan energi, menurunkan biaya impor bahan bakar fosil, mendukung transisi rendah karbon, dan mendorong perdagangan listrik lintas batas — yang merupakan salah satu tujuan inti integrasi regional. Jika masalah tata kelola dapat diselesaikan, ASEAN berpotensi memanfaatkan energi terbarukan yang melimpah, membentuk pasar listrik yang terpadu, menarik lebih banyak investasi energi bersih, dan meningkatkan daya saing dalam rantai pasokan global.

Sebaliknya, jika tata kelola tertinggal, meskipun teknologi sudah matang, proyek dapat tersendat dalam negosiasi. ASEAN perlu menyadari bahwa "kabel" pertama yang perlu dipasang bukanlah inti tembaga atau serat optik, melainkan mekanisme tata kelola. Hanya jika "kabel" ini terpasang, kabel listrik bawah laut benar-benar dapat menghubungkan masa depan hijau Asia Tenggara.